IJAZAH SEBAGAI JAMINAN KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

BUDIARTI, PUTRI MULIANDARI (2018) IJAZAH SEBAGAI JAMINAN KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (19MB)
	Text BAB I.pdf Download (268kB)
	Text BAB II.pdf Download (372kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB)
	Text jurnal.pdf Download (396kB)

Abstract

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh harus melindungi kepentingan semua pihak dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi pengusaha atau pemberi kerja membuat per2janjian kerja dengan menyimpan ijazah asli pekerja atau buruh sebagai jaminan kerja. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan perjanjian kerja yang mengisyaratkan ijazah sebagai jaminan kerja dan Upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila ijazah tidak dikembalikan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan penelitian yakni pengaturan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja merupakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata bahwa : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Upaya hukum yang dilakukan pekerja apabila ijazah tidak dikembalikan oleh pengusaha atau pemberi kerja adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab undang-undang hukum perdata.

Actions (login required)

View Item