PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Wijayanto Putri, Karina Sari (2021) PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19. Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text BAB I.pdf Download (441kB)
	Text BAB II.pdf Download (516kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Download (145kB)
	Text JURNAL PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | Request a copy
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)

Abstract

Pandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara, dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan, diantaranya penerapan Social distancing, physical distancing sampai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta menerbitkan aturan tentang protokol kesehatan dan sanksi bagi pelanggar. Tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya. Apabila masyarakat tetap melanggar himbauan dari Kepolisian bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tapi kemudian apakah tepat pelanggar protokol kesehatan dijatuhi sanksi pidana, apalagi yang menjadi dasar untuk itu adalah pasal-pasal yang sebenarnya kurang pas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk diteliti perihal penerapan pemberian sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Jika tidak segera dibentuk atau diterbitkan aturan yang jelas dan tepat terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan, tidak sedikit petugas yang akan menerapkan sanksi dengan cara semaunya sendiri. Banyak dijumpai petugas yang dilapangan menerapkan sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya dan malah terkesan malah melanggar HAM. Selama belum ada aturannya, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 angka (1) KUHP.

Actions (login required)

View Item