Peran Badan Pertanahan Nasional dalam mereduksi Perkara dan Konflik Sengketa Tanah melalui Mediasi

Kusumojati, Mega Puspa (2021) Peran Badan Pertanahan Nasional dalam mereduksi Perkara dan Konflik Sengketa Tanah melalui Mediasi. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (936kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (565kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (648kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (703kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (504kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (218kB)
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (420kB)
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini penulis membahas Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mereduksi perkara dan konflik sengketa tanah melalui mediasi. Sengketa merupakan Pernyataan Publik mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai, sedangkan konflik merupakan pertentangan yang bersifat makro, misalnya pertentangan antar golongan atau kelompok. Berdasarkan Peraturan Kementeriaan Agraria/ Tata Ruang tertulis istilah lembaga lain, Hal ini menjadi dasar adanya ketidakjelasan norma dan tidak di atur lebih jelas mengenai sengketa dan konflik yang menjadi kewenangan intansi lain apa yang di maksud sehingga menimbulkan penafsiran lain terdapat pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan mengenai masalah yang bukan kewenangan kementerian. Sengketa dan konflik yang masuk ke ranah Hukum Pidana yang memiliki tahapan dan mekanisme yang berbeda dengan yang di atur oleh Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 di selesaikan berdasarkan Kitab Undang – undang Pidana. Proses penyelesaian Sengketa tanah oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan penanganan Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan laporan bagian Tata usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional dibedakan dua jenis laporan yakni; inisiatif Kementerian dan pengaduan masyarakat. Upaya yang di lakukan Dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan melakukan evaluasi dan pengkajian ulang Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Pasal 11 ayat (4) dapat menerapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lebih spesifik tidak menimbulkan kesalahan pemaknaan pada penyelesaian sengketa dan konflik Bagi masyarakat pengajuan gugatan pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan banyak biaya maka Mediasi Badan pertanahan menggunakan pendekatan persuasif dengan menitik beratkan pada win-win solution untuk kedua pihak dengan berdasarkan pada prinsip keadilan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sengketa, Ketidak jelasan Norma, Mediasi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 1311700072 Mega Puspa Kusumojati
Date Deposited: 07 Feb 2021 10:35
Last Modified: 26 Apr 2021 03:30
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7965

Actions (login required)

View Item View Item