Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi

Ghozali, Moudy Raul (2021) Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (214kB) | Request a copy
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (185kB) | Request a copy
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (387kB) | Request a copy
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (53kB) | Request a copy
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (202kB)
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf

Download (4MB)

Abstract

Dalam negara hukum materiil pemerintah wajib bertindak berdasarkan atas hukum yang mengatur, namun seiring dengan perkembangan negara hukum materiil peraturan perundang-undangan memiliki banyak kelemahan, seperti kekaburan norma dan lain sebagainya. Sehingga, timbul wewenang diskresi untuk menyelesaikan hal tersebut. Wewenang diskresi dalam penerapannya kerapkali diancam pidana. Sehingga timbul rumusan apa pejabat pemerintahan dapat dipidana dalam menggunakan diskresi dan apa bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual, undang-undang, kasus. Pada prinsipnya wewenang diskresi tidak dapat dipidana apabila tidak ada unsur maladministrasi di dalamnya. Maladministrasi merupakan perilaku perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil atau immaterial bagi masyarakat. Apabila dalam menggunakan wewenang diskresi ditemukan unsur-unsur maladministrasi, maka pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi. Hukum administrasi dan hukum pidana merupakan dua entitas norma yang berbeda. Agar diperoleh kejelasan untuk itu dirumuskan mengenai bentuk perlindungan hukum dalam menggunakan wewenang diskresi. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif yang tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa asas praesumptio iustae causa dan prinsip kebijakan tidak dapat dipidana serta perlindungan hukum represif yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berupa kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kata Kunci: Wewenang, Diskresi, Pejabat, Perlindungan, Hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Wewenang, Diskresi, Pejabat, Perlindungan, Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 1311700180 Moudy Raul Ghozali
Date Deposited: 23 Feb 2021 04:53
Last Modified: 08 Jun 2021 04:49
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7822

Actions (login required)

View Item View Item