Kepailitan persero ditinjau dari undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

Nababan, Advent kristanto (2018) Kepailitan persero ditinjau dari undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (121kB)
	Text BAB II.pdf Download (218kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15kB)
	Text JURNAL.pdf Download (267kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga harta debitur berada dalam sita umum untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, dalam hal ini pailit tidak menutup kemungkinan terjadi terhadap Persero sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Persero sebagai badan usaha milik negara merupakan perusahaan yang notabenenya 51% sahamnya miliki negara, dengan adanya saham negara dalam Persero, Mahkamah Agung dalam Putusannya No.075 K /Pdt.Sus/2007 menyebutkan bahwa kekayaan persero merupakan kekayaan negara sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan larangan penyitaan terhadap harta kekayaan Negara. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian menujukkan bahwa putusan tersebut tidak menelaah persero sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum, bahwa prinsip pemisahaan harta sebagai ciri khusus dari badan hukum merupakan poin penting sehingga harta Negara yang telah menjadi saham dalam persero bukan lagi menjadi kekayaan Negara melainkan kekayaan persero sebagai badan hukum, oleh sebab itu skripsi ini menyarankan untuk mengharmonisasikan undang-undang yang terkait dengan kepailitan Persero

Actions (login required)

View Item