SUSWATI, YATIM MARIA (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Untag Surabaya.
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) |
![]() |
Text
Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB) |
![]() |
Text
Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (86kB) |
![]() |
Text
Daftar Isi.pdf Download (33kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (74kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (211kB) |
Abstract
Di dalam peradilan pidana di Indonesia whistleblower menjadi salah satu pelaportindak pidana yang sangat berjasa dalam membongkar kejahatan, khususnya yangmerugikan keuangan negara. Terkait dengan tindakannya, whistleblower disiniharus jelas, mengenai fakta-fakta yang memang diungkapkannya itu adalah suatu hal yang konkret tanpa adanya suatu motif tertentu. Disamping itu wistleblowerjuga harus dilindungi agar setiap tindakannya yang memberikan kemudahan bagipara penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta yang belum mampu iungkap,dilakukan dengan aman, dan tanpa ancaman dari siapapun. Perlindungan hukumterhadap pengungkap fakta (whistleblower) dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain ituwhistleblower juga dapat meminta perlindungan terhadap dirinya pada tahapanpenanganan kepada LPSK, yang mana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Namun dalam praktik hukumnyamasih banyak para whistleblower yang ada di Indonesia belum mendapatkankeadilan, seperti whistleblower yang pada akhirnya menjadi tersangka juga,dikarenakan tuduhan dari terlapor atau pun dari bukan terlapor yang mempunyakepentingan didalamnya. Hal tersebut sangat disayangkan, oleh karena itu perluadanya aturan khusus yang mengatur tentang whistleblower, mengingat negaranegara seperti Amerika dan Inggris telah lama mempunyai aturan khusus mengenaiwhistleblower.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengaturan, Perlindungan, Whistleblower. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Users 9 not found. |
Date Deposited: | 14 Nov 2019 06:43 |
Last Modified: | 14 Nov 2019 06:43 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/2446 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |