PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN OLEH PEMERINTAH KOTA MADYA SURABAYA

RIZKY, RIANDITO HYANDRA (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN OLEH PEMERINTAH KOTA MADYA SURABAYA. Undergraduate thesis, Untag Surabaya.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Dafpus.pdf Download (500kB)

Abstract

Hukum agararia merupakan salah satu aspek hukum yang terdapat di Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA,terlebih lagi dengan munculnya Hak pengelolaan yang oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan sertifikat hak pengelolaan. Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, institusi dan badan hukum tersebut terhadap hak atas tanah tertentu. Upaya pemerintah ini menjadi nyata melalui diundangkannya UUPA, sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Actions (login required)

View Item