Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Alwi, Helmi (2022) Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (475kB)
	Text BAB I.pdf Download (350kB)
	Text BAB II.pdf Download (600kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (394kB)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diikuti dengan berbagai kontroversi antara lain merubah struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dengan dihilangkannya kewenangan Pimpinan KPK dalam hal menyidik serta menuntut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 21 ayat (4), begitu juga dengan ayat (6) dimana Pimpinan KPK tidak lagi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut. Kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab Pimpinan KPK wajib ada, dimana hal ini merupakan kewenangan utama dalam pemberantasan korupsi. Pengungkapan kasus korupsi selalu diawali dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam hal menemukan bukti dan juga tersangka serta menetapkan hukuman untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab pimpinan KPK tetap dibuthkan agar Pimpinan KPK dapat memerintahkan secara langsung penyidik serta penuntut umum yang sebelumnya berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan, kemudian apa implikasi hukum hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis preskriptif. Hilangnya kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dapat berimplikasi pada hilangnya kendali Pimpinan KPK secara efektif pada penyidikan dan penuntutan. Kemudian dapat memperlambat upaya pemberantasan korupsi karena kendali pemberantasan korupsi tidak lagi berada pada Pimpinan KPK secara langsung atau bahkan dapat menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pimpinan KPK, kemudian Dewan Pengawas diberikan juga tugas dan wewenang yang lebih luas dari Pimpinan KPK berkaitan dengan penegakkan hukum walaupun dalam pelaksanaan tugas lembaga KPK yang menjalankannya adalah pimpinan KPK, akan tetapi kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sudah beralih kepada Dewan Pengawas.

Actions (login required)

View Item