Krusial Penetapan Contiguous Zone Terkait Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum

Sirodjuddin, . (2021) Krusial Penetapan Contiguous Zone Terkait Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum. Doctoral thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (865kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (803kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (852kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB) | Request a copy
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Download (236kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (307kB)
	Text jurnal.pdf Download (182kB)
	Text Jurnal Turnitin.pdf Download (1MB)
	Text Jurnal International.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menggunakan beberapa pendekatan peraturan perundangan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Melindungi hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yurisdiksi nasional Indonesia di laut, demikian pentingnya posisi contiguous zone, dibutuhkan suatu peraturan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum yang menjadi suatu kebutuhan mendesak. Bentuk pengawasan di zona ini dapat dilengkapi dengan tndakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundangan tersebut. Urgensi hukum rezim contiguous zone, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi suatu tuntutan kebutuhan negara sebagai dasar penegakan hukum melihat kemanfaatan dan nilai strategis serta ekonomis bagi negara. Konsekuensi meratifikasi UNCLOS 1982 berarti negara menundukkan diri pada ketentuan yang ada di dalamnya. Mewujudkan dalam bentuk peraturan perundangan nasional sebagai Langkah perlindungan berbagai kepentingan negara dan pedoman penegakan hukum. Kata kunci : kewenangan, penetapan, contiguous zone.

Actions (login required)

View Item