Kurniawan, Muhammad Faris (2021) KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Text
ABSTRAK.pdf Download (6MB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) | Request a copy |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (911kB) | Request a copy |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) | Request a copy |
|
Text
BAB IV.pdf Download (135kB) |
|
Text
JURNALPENELITIAN.pdf Download (488kB) |
|
Text
JURNALPLAGIASI.pdf Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Semenjak diberlakukannya UU No 2 Tahun 2020, terdapat beberapa Pasal di dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KUP, UU BI, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, UU PPKSK, UU APBN Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Muncul persoalan terkait hak imunitas pada KSSK serta badan terkait yang tidak bisa dituntut dengan cara pidana ataupun perdata, dikatakan bahwa UU No 2 Tahun 2020 itu bukan objek gugatan PTUN perihal itu lah yang menjadikan UU No 2 Tahun 2020 ini diaggap berpotensi memunculkan (korupsi, kolusi dan nepotisme), kartel, dan mal�administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan pandemi COVID-19 terhadap sistem perekonomian nasional. Penyelewengan yang terjadi bisa dikategorikan selaku administrative corruption sebab kemampuan penyelewenangan yang menimbulkan penggelapan dalam praktik kebijakan ataupun ketetapan. Ketetapan itu melukiskan kalau penguasa mengetahui bila kebijakan yang didapat untuk menanggulangi situasi darurat terkait perekonomian negara wajib dipastikan oleh kepastian hukum. Sebetulnya Pasal 27 ayat(1),(2) serta (3) UU No 2 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada penetapan kebijakan keuangan pada era pandemi ini agar tidak timbul masalah. Kesimpulan Pasal 27 ayat(1),(2) serta (3) UU No 2 Tahun 2020 yang dikira memberikan kekebalan pada pejabat negeri sebetulnya tidak seluruhnya betul karena bila terbukti terdapat penggelapan penyimpangan, suatu kelompok ataupun individu wajib mempertanggungjawabkan dengan cara hukum. Kata Kunci: Pandemi,Negara,Kebijakan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pandemi,Negara,Kebijakan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | 1311700157 Muhammad Faris Kurniawan |
Date Deposited: | 14 Sep 2021 01:52 |
Last Modified: | 14 Sep 2021 01:52 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10578 |
Actions (login required)
View Item |