HAK RETURNI DAN DEPORTAN MANTAN ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Amirullah, M Alvin (2021) HAK RETURNI DAN DEPORTAN MANTAN ISIS (ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate thesis, S1- Ilmu Hukum.

	Text Abstrak (2).pdf Download (885kB)
	Text BAB I.pdf Download (214kB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (214kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text jurnal Turnitin.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Baru-baru ini di Indonesia sendiri terdapat wacana kembalinya WNI mantan anggota ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat dua opsi utama dibalik wacana kepulangan WNI eks ISIS ini dimana keduanya didasari pada dua alasan besar, yakni menerima atau menolak mereka. Berbagai alasan mendasari pilihan tersebut, mulai dari keamanan dalam negeri, kemanusiaan, rehabilitasi, mekanisme repatriasi, prioritas kebijakan pemerintah, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Dari penjelasan ditarik dua rumusan masalah yaitu pertama apakah ada perbedaaan hak antara returni dan deportan eks isis. Kedua, apakah pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Metode Penelitian yang digunakan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Metode pendekatan menggunakan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Dari metode yang digunakan menghasilkan pembahasan rumusan pertama, returness dan deportan tidak memiliki perbedaan hak karena mereka sama-sama masih memiliki hak kewarganegaraan dilihat dari beberapa undang-undang yang melindungi hak kewarganegaraan mereka. Maka dari itu pemerintah tidak boleh menolak atau menangkal returness dan deportan untuk memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan pembahasan rumusan kedua yaitu, Terkait pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan, untuk pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan maka melanggar hak atas kewarganegaraan , dikarenakan hak atas kewarganegaraan telah ada berbagai pengaturan internasional dan nasional yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan , maka returnees non kombantan pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa status kewarganegaraan merupakan bagian HAM, dan Indonesia telah menjamin hak atas status kewarganegaraan pada UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang HAM.

Actions (login required)

View Item