Destra, Gelam (2021) Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Text
ABSTRAK.pdf Download (3MB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB) | Request a copy |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) | Request a copy |
|
Text
JURNAL.pdf Download (369kB) |
|
Text
JURNAL TURNITIN.pdf Download (4MB) |
Abstract
Pada zaman modern ini semakin berkembang teknologi komunikasi pada manusia yang menyebabkan munculnya berbagai peristiwa di dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari berkembangnya teknologi pada era ini, menimbulkan banyak model sistem komunikasi yang baru yang mengakibatkan munculnya sebuah perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Dalam praktiknya, perjanjian melalui media elektronik mengalami berbagai perselisihan dikarenakan belum bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam arisan online, para pihak hanya menyetujui perjanjian dalam media elektronik saja tanpa bertemu secara langsung dan dapat menyebabkan kerugian apabila pengelola arisan online tersebut melakukan wanprestasi. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apa sebenarnya kedudukan dari perjanjian dalam arisan online secara elektronik tersebut dan bagaimana kekuatan hukumnya serta upaya hukum apa yang dilakukan bila terjadi cidera janji. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-preskriptif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahaan yang ada. Perjanjian lisan di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian lisan di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | 1311700134 Gelam Destra |
Date Deposited: | 09 Sep 2021 02:11 |
Last Modified: | 09 Sep 2021 02:11 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10255 |
Actions (login required)
View Item |