Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Gratifikasi

Noviasari, Mita (2021) Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Gratifikasi. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (226kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (350kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (76kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB) | Request a copy
	Text jurnal turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memerlukan penanganan yang luar biasa. Penanganan tindak pidana korupsi menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun secara berimbang. Jenis pembuktian dalam penelitian ini adalah jenis pembuktian perkara tindak pidana gratifikasi. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Apakah pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, Bagaimana sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi. Diadakannya penelitian ini dikarenakan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kaitannya pemberantasan tindak pidana gratifikasi yang belum dilaksanakan secara tepat dan efektif oleh aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan. sistem pembuktian terbalik dalam menerima gratifikasi nilainya harus Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih baru terdakwa diberikan kesempatan oleh hakim untuk dapat membuktikan harta benda dan sumber pendapatannya. Jika nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa tidak ada kesempatan untuk membuktikan harta benda, maka beban pembuktian terletak pada penuntut umum. Menggunaka penelitian normative menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung dengan Teknik preskriptif. Dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi sistem pembuktian terbalik ini akan lebih bermanfaat karena terdakwa akan dipidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang dimilikinya dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim di pengadilan untuk wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi. Kesulitan dalam sistem penerapan pembuktian terbalik dari segi substansi hukumnya masih lemah karena masih sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Actions (login required)

View Item