Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn/Niaga.Sby) (Legal Aspects of Bankruptcy Against Default in Payment of Savings and Loans Cooperatives (Case Study of Decision Number 76/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn/Niaga.Sby))

Prasetyo, Adi (2021) Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn/Niaga.Sby) (Legal Aspects of Bankruptcy Against Default in Payment of Savings and Loans Cooperatives (Case Study of Decision Number 76/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn/Niaga.Sby)). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
1. Abstrak - Adi Prasetyo.pdf

Download (1MB)
[img] Text
2. BAB I_Adi Prasetyo.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (214kB) | Request a copy
[img] Text
3. BAB II_Adi Prasetyo.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (800kB) | Request a copy
[img] Text
4. BAB III_Adi Prasetyo.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (291kB) | Request a copy
[img] Text
5. BAB IV_Adi Prasetyo.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (189kB) | Request a copy
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (287kB)
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf

Download (5MB)

Abstract

Dalam penulisan ini penulis memaparkan mengenai putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya Nomor 76/Pdt.sus-PKPU/PN/Niaga.Sby dimana Koperasi Simpan Pinjam Tinara dinyatakan pailit pada kondisi pandemi seperti saat ini. Menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Kecil Republik Indonesia Nomor : 269/M/IX/1994, apabila koperasi dinyatakan pailit dan mempunyai kekuatan hokum tetap yaitu koperasi tersebut dapat dibubarkan. Putusan pailit tersebut dharapan agar harta pailit ini dapat digunakan untuk melakukan pertanggungjawaban utang secara adil dan merata serta berimbang. Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat 2 problematika yang dituang dalam rumusan permasalahan yakni: Pertama, Apakah akibat hukum pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang dinyatakan pailit. Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hukum koperasi simpan pinjam tinara yang telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang ditulis menggunakan jenis penelitian normatif sedangan metode pedekatan yang diambil dari penulisan ini adalah metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Dalam problematika dari penelitian yang ditulis memperoleh hasil bahwa akibat hukum pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang dinyatakan pailit yaitu akan kehilangan “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yanggtelahhdimasukkankkedalam hartakpailit dan pemerintah wajib membubarkan koperasi. Adapun akibat hukum terhadap pimpinan koperasi tersebut adalah dikenakaannya suatu tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Simpan Pinjam Tinara Yang Telah Dinyatakan Pailit yaitu melakukan perdamaian (accord) dengan cara verifikasi pencocokan utang apabila tidak diterimanya permohonan perdamaiakan maka cara selanjutnya adalah melakukan pemberesan harta pailit melalui pengalihan atau penjualan asset – asset atau lelang atas harta yang masuk dalam harta pailit. Setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit akan dilakukan pengembalian dana investasi dan dana simpanan anggota koperasi atau nasabah. (In this writing, the author explained about the decision of the commercial court at surabaya district court No. 76/Pdt.susPKPU/PN/Niaga.Sby where Cooperative Simpan Pinjam Tinara was declared bankrupt in the current pandemic condition. According to the Decree of the Minister of Cooperatives and Development of Small Entrepreneurs of the Republic of Indonesia Number: 269/M/IX/1994, if the cooperative is declared bankrupt and has a permanent legal force that is the cooperative can be dissolved. The bankruptcy verdict is expected so that this insolvency property can be used to hold the debt accountable fairly and equally and equally. In the study studied by the author there are 2 problems that are poured in the formulation of the problem, namely: First, Is the legal consequences after the Cooperative Save Loan Tinara declared bankrupt. Second, How is the legal accountability of the cooperative savings and loan tinara that has been declared bankrupt. The research method written using normative research type while the approach taken from this writing is the method of statutory approach - legislation and case approach. In the problem of the research written obtained the results that the result of the law after the Cooperative Save Pinjam Tinara which was declared bankrupt is going to lose the "civil right" to control and take care of the property that has been included in the property and the government is obliged to dissolve the cooperative. As for the legal consequences against the leadership of the cooperative is the use of a crime of fraud and money laundering. Legal Liability Cooperative Save Loan Tinara Which has been declared bankrupt is to make peace (accord) by verifying the matching of debt if it is not accepted the application for bankruptcy then the next way is to perform the eradication of insolvency assets through the transfer or sale of assets - assets or auctions of assets included in the insolvency property. After collecting enough cash from the sale of insolvency assets will be made a refund of investments and savings funds of cooperative members or customers.)

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan, Gagal Bayar
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 1311170005 Adi Prasetyo
Date Deposited: 08 Sep 2021 00:48
Last Modified: 27 Jan 2023 02:20
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10063

Actions (login required)

View Item View Item