Dampak hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian kawin

Hartono, Qio Qio Suryanto (2018) Dampak hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian kawin. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (10MB)
	Text BAB I.pdf Download (51kB)
	Text BAB II.pdf Download (110kB)
	Text BAB III.pdf Download (185kB)
	Text BAB IV.pdf Download (16kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (33kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (824kB)
	Text JURNAL.pdf Download (120kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (9MB)

Abstract

Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke daIam suatu ikatan berupa hubungan keIuarga, meIainkan perkawinan juga meIahirkan suatu konsekuensi hukum terhadapa hak, kewajiban dan harta suami-istri. Untuk meIakukan perIindungan hukum maka dibuatIah perjanjian kawin suami-istri. Perjanjian kawin diatur di daIam Undang-undang Nomor I Tahun I974 tentang Perkawinan, namun pada 27 Oktober 20I6, Mahkamah Konstitusi mengabuIkan judiciaI review terhadap UU Perkawinan dengan nomor putusan 69/PUU-Xlll/20I5 yang mengubah isi pasaI 29 UU Perkawinan. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-Xlll/20I5 menimbuIkan perbedaan perjanjian kawin sebeIum dan perjanjian kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampak terhadap suami, istri dan pihak ketiga biIamana perjanjian kawin dibuat daIam ikatan perkawinan. PeneIitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta meIakukan pendekatan kasus dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kawin merupakan metode peneIitian yang digunanakan daIam peneIitian ini, karena hanya meneIiti UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.HasiI peneIitian ini seteIah putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-Xlll/20I5 mengakibatkan berIakunya aturan hukum yang baru (Iex Posterioeri Derogat Iegi Priori). Perjanjian kawin harus dibuat oIeh notaris seteIah itu didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan SipiI, biIa perjanjian kawin tidak maka perjanjian kawin hanya mengikat suami-istri saja. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, saat atau daIam ikatan perkawinan sedangkan perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan atau ditentukan lain. BiIa perjanjian kawin dibuat saat daIam ikatan perkawinan dan menentukan perjanjian kawin berIaku sejak tanggaI perkawinan maka akan menimbulak permasalahan terhadap status kepemiIikan harta, sehingga harta bersama akan berubah menjadi harta bawaan dan daIam perjanjian hutang terjadi perubahan status jaminan umum

Actions (login required)

View Item