Penerapan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Rahayu, Lutfiana Rahma (2018) Penerapan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (376kB)
	Text BAB II.pdf Download (550kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (304kB)
	Text JURNAL.pdf Download (168kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (2MB)

Abstract

Birokrasi sebuah negara berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan sosial negara tersebut. Di Indonesia upaya reformasi penyelenggaraan birokrasi pemerintah dilakukan dengan upaya pemotongan jalur birokrasi. Ombudsman berdiri karena pemerintah sadar akan perlunya lembaga ini karena tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, baik dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah melihat kinerja Ombudsman dalam hal penyelesaian laporan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri, dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian laporan di Ombudsman telah diatur dalam Undang-Undang No 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Timur yaitu Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur yang terletak di kota Surabaya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode snowball. Dalam penelitian ini peneliti menemukan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur telah memenuhi semua unsur indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan. Ombudsman sebagai lembaga pengawas bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan investiigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi serta melakukan upaya pencegahan dan tugas lain yang diberikan Undang-Undang. Masyarakat banyak yang merasakan manfaat dari keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas Pelayanan Publik yang ada di Jawa Timur karena merasa dapat membantu permasalahan yang mereka keluhkan dan sebuah solusi dari semua maladministrasi yang ada di Indonesia

Actions (login required)

View Item