Sinergitas antara Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanganan Pajak Reklame Illegal di Kabupaten Sidoarjo

Argani, Dita Novida (2020) Sinergitas antara Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanganan Pajak Reklame Illegal di Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945.

	Text Halam judul.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text JURNAL DITAK BARU.pdf Download (102kB)
	Text JURNAL DITAK SUDAH DITURNITIN.pdf Download (2MB)

Abstract

Salah satu pajak yang berkontribusi bagi pembangunan daerah yaitu pajak reklame. Masalah yang sering timbul adalah banyaknya reklame yang masih terpasang namun sudah melampaui jangka waktu batas pemasangan, bisa disebut pajak reklame illegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas atau kerja sama antara Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menangani masalah pajak reklame illegal di Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui upaya penerapan sanksi hukum terhadap reklame tanpa izin di kabupaten sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya sinergitas komunikasi antara kedua belah pihak dalam penanganan pajak reklame illegal berupa rekonsiliasi yang dilakukan tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali sebagai upaya agar data yang dimiliki cocok dan terjalin komunikasi yang baik antara BPPD dan DPMPTSP dan dengan pengadaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak), Dimana KSWP ini bertujuan agar data yang masuk di BPPD akan dilanjutkan untuk di follow up DPMPTSP karena BPPD hanya bertindak sebagai pelayanan pajaknya saja. Upaya penerapan sanksi hukum terhadap reklame tanpa izin di kabupaten sidoarjo yaitu BPPD akan koordinasi dengan DPMPTSP dan Satpol PP lalu customernya akan dipanggil.

Actions (login required)

View Item