Stakeholder Analysis dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. (Stakeholder Analysis in the Free Nutritious Meals (MBG) Policy in Bangkalan Regency.)

Dewi, Lintang Laxita Chandra (2026) Stakeholder Analysis dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. (Stakeholder Analysis in the Free Nutritious Meals (MBG) Policy in Bangkalan Regency.). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Preview	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) | Request a copy
	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) | Request a copy
	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) | Request a copy
	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-5.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-6.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB) | Request a copy
	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-7.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB) | Request a copy
Preview	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-8.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS fix-halaman-9.pdf Download (179kB) | Preview
	Text Salinan dari skripsi fix stakeholder analysis.pdf (1).pdf Download (16MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan menggunakan pendekatan Stakeholder Analysis. Program MBG merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu daerah penerima awal program dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang khas. Pelaksanaan program dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim 0829 yang melayani 2.345 penerima manfaat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SPPG Kodim 0829, sekolah penerima manfaat, DPRD Komisi D, dan penerima manfaat program. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder dalam implementasi MBG terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu stakeholder kunci, primer, dan sekunder. SPPG Kodim 0829 merupakan stakeholder kunci karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tertinggi dalam pelaksanaan program. Stakeholder primer terdiri atas sekolah dan kelompok Posyandu sebagai penerima manfaat langsung, sedangkan stakeholder sekunder meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPRD Komisi D yang berperan dalam pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi program. Penelitian menemukan bahwa keberhasilan implementasi MBG didukung oleh koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, sekolah, dan instansi terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum terintegrasinya sistem pelaporan digital, belum adanya mekanisme umpan balik formal bagi penerima manfaat, lemahnya koordinasi horizontal, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur program MBG. Selain itu, penerima manfaat memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi pengaruh yang rendah dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, program MBG di Kabupaten Bangkalan telah memberikan dampak positif berupa peningkatan motivasi belajar siswa, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta potensi kontribusi terhadap penurunan stunting. Namun, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan kelembagaan, koordinasi antarstakeholder, sistem informasi yang terintegrasi, dan dukungan regulasi daerah agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item