PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA

REKI, NATANAEL DWI (2018) PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB 1.pdf Download (183kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text BAB 4.pdf Download (60kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB)

Abstract

Bahwa urgensi pembatasan pemilikan dan penguasaan atas tanah lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat luas. Pandangan ini berpedoman pada falsafah Pancasila terkait makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka penerapan pembatasan ini bermaksud bahwa negara memberikan suatu keadilan bagi pemilik tanah khususnya bagi para investor. Bahwa negara menjamin akan pembatasan tersebut dengan mengambil alih dan mencabut hak atas tanah dan perseorangan maupun badan usaha yang sekiranya bertentangan dengan umum. Hal ini mengingat semangat dari Pasal 33 ayat (3) bahwa : “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakana untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini diperkuat oleh jaminan pembatasan melalui Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang terkait pembatasan penguasaan tanah. Oleh karena itu dalam hal ini perlu diselenggrakan perbaikan-perbaikan penerapan pembatasan tanah yang sistematis sehubungan dengan diadakannya reforma agraria. Bahwa pemerintah melakukan kebijakan melalui kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang untuk melakukan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah demi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan tersebut dapat diambil melalui langkah konkret yaitu dengan melakukan tindakan : pengambilalihan dan pencabutan ijin hak atas tanah sebagaimana diatur melalui Pasal 18 UUPA.

Actions (login required)

View Item