Wulandari, Eka Pratiwi (2020) Pengajuan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 34/PUU-XI/2013 Dalam Perkara Pidana Antasari Azhar. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (279kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB) | Request a copy |
![]() |
Text
jurnal penelitian Eka.pdf Download (257kB) |
![]() |
Text
jurnal yang sudah ujiplagiasi.pdf Download (4MB) |
Abstract
Sistem peradilan di Indonesia dalam pengajuan peninjauan kembali sudah diatur dengan jelas bahwa dibatasi hanya satu kali. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2), Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur upaya hukum peninjauan kembali yang hanya terbatas 1 (satu) kali saja. Pengaturan PK hanya satu kali adalah sebuah hukum yang lebih mengutamakan kepada asas kepastian hukum bukan mengedepankan prinsip keadilan. Dalam perkembangannya dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dalam kasus Antasari Azhar telah membuka peluang PK dapat diajukan berkali-kali selama ditemukan dan diajukannya novum meskipun telah dilakukan PK sebelumnya. Perspektif yang menjadi dasar dari putusan ini adalah keadilan. Dengan adanya pembatalan keberlakuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan substansi pembatasan upaya hukum peninjauan kembali, tidak dapat dianggap sebagai faktor penghalang kepastian hukum. Bahkan sebaliknya, putusan tersebut merupakan bentuk penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kepastian hukum |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Eka Pratiwi Wulandari |
Date Deposited: | 08 Aug 2020 01:21 |
Last Modified: | 08 Aug 2020 01:21 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/4521 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |