PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA TERHADAP DISKRIMINASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Purwanti, Yuli Ayu (2017) PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA TERHADAP DISKRIMINASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate thesis, Untag Surabaya.

	Text Abstrak.pdf Download (448kB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text Bab IV.pdf Download (302kB)

Abstract

Pekerja rumah tangga pada saat ini banyak mengalami diskriminasi yang berupa ketidakadilan dalam penerimaan upah, waktu kerja yang berlebih serta bentuk penyiksaan. Pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum wajib memperoleh perlindungan hukum mengingat pekerjaan tersebut rentan akan perilaku diskriminasi. Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak subjek hukum yang dilakukan oleh negara, baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan atas pekerjaan yang layak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 dan dibentuknya Komnas HAM sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75. Sedangkan terhadap perlindungan yang bersifat represif di wujudkan pada pengaturan mengenai diskriminasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 dan pengaturan mengenai penyiksaan yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun perlindungan hukum represif yang berupa sanksi pidana belum diatur sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Perlu diadakannya pengaturan yang khusus mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga atas tindakan diskriminasi

Actions (login required)

View Item