PELAKSANAAN HAK ATAS UPAH PEKERJA TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BAGI PEKERJA DI WILAYAH KOTA SURABAYA

WULANDARI, PUTRI OKTAVIA (2017) PELAKSANAAN HAK ATAS UPAH PEKERJA TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BAGI PEKERJA DI WILAYAH KOTA SURABAYA. Undergraduate thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text Cover.pdf Download (145kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (218kB)

Abstract

Pelaksanaan hak atas upah merupakan unsur paling penting dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, sehingga harus dipenuhi oleh pengusaha dan pekerja. Mengenai pemberian upah juga harus sesuai pada ketentuan perundang-undangan, pekerja menginginkan upah tinggi dan pengusaha menginginkan pemberian upah relatif rendah, namun sebagian pengusaha enggan memberikan upah tinggi atau sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dalam hal ini muncul masalah antara lain bagaimanakah pelaksanaan hak atas upah pekerja terhadap pemberian upah minimum kota (UMK) bagi pekerja di wilayah kota Surabaya.Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (legal issues) yang dihadapi serta dilakukannya untuk mencari pemecahan masalah yang ada.Adanya peraturan dalam ketetapan besaran upah diharapkan menciptakan perlindungan hukum bagi pekerja dalam besaran upah yang diterima dari pengusaha. Persoalan timbul dari adanya pekerja yang menjalani masa kerja lebih dari 1(satu) tahun, hingga saat ini masih banyak yang menjalani masa kerja lebih dari 1(satu) tahun tetap menerima upah sebesar upah minimum yang ditetapkan. Ketentuan perundang-undangan melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum kota, jika terdapat pelanggaran maka perjanjian kerja yang dibuat pekerja dengan pengusaha dikatakan batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item