KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN

SAPUTRA, DADANG ADJI (2016) KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA KEPEGAWAIAN. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (469kB)
	Text Bab II.pdf Download (830kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Bab IV.pdf Download (127kB)
	Text Cover.pdf Download (464kB)

Abstract

Penyelesaian sengketa kepegawaian memiliki kekhususan, bahwa PTUN berwenang mengadili sengketa kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 UU ASN yang mewajibkan upaya administratif. Karena sesuai pasl 48 jo pasal 51 ayat 3 UU PTUN berwenang mengadili sengketa kepegawaian apabila upaya administratif sudah dilakukan Upaya administratif dibagi menjadi 2 yakni keberatan dan banding administratif. Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan perubahan atas PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS khususnya mengenai ketentuan sengketa kepegawaian yang dapat diajukan upaya administratif, sehingga sesuai dengan UU ASN. Kemudian perlu disinkronisasi mengenai ketentuan upaya administratif yang ada dalam UU ASN dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Actions (login required)

View Item