Pengembangan Area Navigasi Kapal Dan Wisata Bahari Di Pulau Karang Jamuang

NUGRAHA, DIMAS ARIF (2019) Pengembangan Area Navigasi Kapal Dan Wisata Bahari Di Pulau Karang Jamuang. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB)
	Text BAB I.pdf Download (5MB)
	Text BAB II.pdf Download (5MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text BAB V.pdf Download (5MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan Keselamatan Pelayaran maka fungsi kegiatan Kenavigasian yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel), Hidrografi, Alur dan Pelintasan, Bangunan atau lnstalasi, Pemanduan, penanganan kerangka kapal dan Salvage, dan atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) untuk kepentingan Keselamatan Pelayaran serta harus didukung dengan seperangkat hukum yang memadai. Mengembangkan fasilitas area navigasi kepelabuhanan yang dapat memenuhi aspek pelayaran yang guna dapat menunjang kegiatan operasional pelabuhan dan guna mengatasi proyeksi permintaan lalu-lintas pelabuhan sampai dengan tahun 2030, diperkirakan akan meningkat dari 45 juta ton saat ini menjadi 115 juta ton di tahun 2030 meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang akan dikelola oleh instansi pemerintah yaitu PT. PELABUHAN INDONESIA III yang memiliki hak sertifikat atas tanah dari badan pertanahan negara untuk mengelola area tersebut dan memanfaat kan potensi alam yang berada di pulau tersebut sehingga menjadi alternative destinasi wisata bahari di jawa timur yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2016 – 2021. Untuk menjamin kepentingan Nasional di perairan maka semua fungsi keselamatan pelayaran harus dapat berjalan dengan tertib, terarah dan mempunyai landasan hukum yang mantap Kecenderungan masing-masing instansi menerbitkan produk hukum yang tidak terintegrasi yang mengakibatkan terjadi kesimpang-siuran dan tumpang tindih dalam melaksanakan pemanfaatan laut. Bahwa sesungguhnya penetapa alur pelayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang Nasionap secara keseluruhan khususnya di perairan sehingga merupakan satu dimensi yang tidak terpisahkan dari dimensi-dimensi yang lain yang membentuk tataruang nasional.

Actions (login required)

View Item