PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PEMBUATAN EFAKTUR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

HUMAIROH, GITA PUTRI (2018) PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PEMBUATAN EFAKTUR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (20MB)
	Text BAB I.pdf Download (230kB)
	Text BAB II.pdf Download (968kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text JURNAL.pdf Download (221kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (3MB)

Abstract

Di era globalisasi ini, teknologi informasi semakin berkembang pesat di negara maju dan di negara berkembang. Untuk itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju eGovernment. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, tujuan pengembangan e-Government untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Lembaga dari pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan salah satu program e-Government yang berupa faktur pajak elektronik (e-Faktur) secara bertahap pada tanggal 1 Juli 2014 untuk luar Jawa, 1 Juli 2015 untuk Jawa dan Bali dan serentak secara Nasional pada tanggal 1 Juli 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Electronic Government dalam Pembuatan e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Pengambilan informan/sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Electronic Government dalam Pembuatan E-Faktur mencakup 8 Indikator elemen dari e-Government yaitu Political Environtment, dimana kebijakan tersebut dibuat oleh DJP dan diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktu Pajak Berbentuk Elektronik. Leadership, peran pimpinan sudah berjalan cukup baik karena terdapat pembagian tugas kepada seksi yang bersangkutan dari program e-Faktur. Planning, dalam penerapannya sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Transparency/Visibilty, berjalan sesuai SOP akan tetapi masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi yang kurang mendetail. Budget, pihak KPP tidak mengetahui rincian anggarannya dan pihak DJP yang menjadi pusat program ini. Technology, sudah berjalan cukup baik dengan memberikan kemudahan, akan tetapi Wajib Pajak sering mengalami kendala error untuk memprogram aplikasi e-Faktur. Innovation, masih perlu dikembangkan lagi supaya Wajib Pajak tidak mengalami kendala dalam pembuatan e-Faktur.

Actions (login required)

View Item