PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS HAK CUTI TAHUNAN

ALBAR, AFKAR JAUHARA (2020) PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS HAK CUTI TAHUNAN. Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB I .pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB) | Request a copy
	Text BAB III .pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB) | Request a copy
	Text BAB IV .pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Download (228kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (3MB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak mengenai hak cuti tahunan yang hanya dapat diberikan apabila pekerja tersebut telah melalui masa kontrak 12 bulan terus menerus, dan tidak diatur bagaimana jika perpanjangan kontrak tidak sampai 12 bulan. Hak cuti tahunan tidak mengatur untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak maupun pekerja Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), selain itu juga dengan pendekatan (historis approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil kajian adalah pelaksanaan hak cuti tahunan meskipun sudah dituangkan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sering kali terjadi pelanggaran didalam pelaksanannya, perlu diatur kedepan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi landasan kebijakan terkait hak asasi bagi para tenaga kerja. Sehingga berkaitan hak cuti tahunan jika memang tidak diatur untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak maupun pekerja Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / tetap dan khususnya pekerja kontrak dengan masa kontrak kurang dari 12 bulan maka berdasarkan asas equality before the law diharapkan kedepan dapat diselesaikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item