EVALUASI KEBIJAKAN OPERASI KEPOLISIAN PENGAMANAN LEBARAN

HARIJANTO, GAGUK (2017) EVALUASI KEBIJAKAN OPERASI KEPOLISIAN PENGAMANAN LEBARAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (393kB)
	Text BAB I.pdf Download (241kB)
	Text BAB II.pdf Download (460kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (922kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (283kB)
	Text JURNAL.pdf Download (446kB)

Abstract

Lebaran merupakan tradisi di Indonesia biasanya masyarakat merayakannya di kampung halaman atau biasa disebut pulang mudik lebaran. Aktivitas pulang mudik lebaran ini sangat terasa sekali suasana saat mereka pulang dan kembali saat lebaran terutama di Jawa. Pada saat hampir bersamaan mereka pulang terutama dari kota kota besar di Jakarta, Bandung menuju kota kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dengan menggunakan transportasi terutama darat. Akibatnya akibat jumlah mereka yang sangat besar yang tidak sebanding dengan kemampuan kapasitas jalan maka terjadilah kemacetan, kecelakaan atau bahkan korban meninggal dunia. Polri sebagai penanggung jawab untuk menangani mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada saat pulang dan kembalinya masyarakat saat lebaran mengeluarkan kebijakan yang dinamakan operasi kepolisian pengamanan lebaran. Operasi kepolisian ini tiap tahun dilaksanakan tetapi jumlah kemacetan dan kecelakaan masih tinggi. Pada saat operasi kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2016 terjadi kemacetan yang luar biasa di awali di Pintu keluar Tol Brebes yang merembet kedaerah lain seperti Pemalang, Tegal, Banyumas sehingga menimbulkan protes masyarakat dan juga keprihatinan Lembaga Independen Inpitch. Masyarakat menganggap petugas di lapangan kurang koordinasi dan kurang terjadi sinergitas dalam menangani kemacetan tersebut. Polri menganggap kesalahan tersebut karena faktor kesalahan manusia (human error), dan beranggapan telah berupaya memberi pelayanan yang baik. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Evaluasi CIPP (Evaluasi Context, Input, Process dan Product). Pendekatan penelitian yang dil;akukan menggunakan deskriptif kualitatif. Penulis mencoba menganalisa permasalahan melalui teori sistem dalam organisasi (Grand Theory), teori Kebijakan Publik (Middle Theory) dan teori Kinerja (Operational Theory). Pengumpulan data dilakukan melalui data dokumenter, wawancara, Informan, trianggulasi dan dengan Focus Group Discussion. Melalui evaluasi CIPP ini, dapat diketahui permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Pada tahap evaluasi context permasalahan yang ditemukan adalah tidak tersedianya anggaran untuk Latihan Pra operasi (Latpraops). Setiap operasi kepolisian selalu didahului dengan Latpraops, Latihan ini berfungsi untuk mempersiapkan personel yang ikut dalam tugas operasi agar siap untuk bekerjasama, berkoordinasi dalam satgas operasi kepolisian pengamanan Lebaran disesuaikan dengan geografi dan permasalahan yang akan dihadapi. Pada tahap evaluasi context permasalahan yang ditemukan adalah tidak tersedianya anggaran untuk Latihan Pra operasi (Latpraops). Setiap operasi kepolisian selalu didahului dengan Latpraops, Latihan ini berfungsi untuk mempersiapkan personel yang ikut dalam tugas operasi agar siap untuk bekerjasama, berkoordinasi dalam satgas operasi kepolisian pengamanan Lebaran disesuaikan dengan geografi dan permasalahan yang akan dihadapi. Pada tahap evaluasi input (Input Evaluation) terdapat masukan berupa sarana prasarana, personel, anggaran dan organisasi. Permasalahanyang dihadapi yakni anggaran yang tidak tersedia untuk Latpraops. Personel Polri yang dilibatkan juga bukan berasal dari fungsi lalu lintas semua dan personil lainnya sebagian besar berasal dari instansi di luar Polri yang tentunya perlu mengetahui tugas dan cara kerja mereka dalam Satgas operasi kepolisian pengamanan Lebaran. Selain itu kebijakan yang dibuat tidak disertai dengan ukuran kinerja keberhasilannya. Target operasi (TO) yang dibuat tidak jelas ukuran kinerjanya , tidak fokus, sulit diukur antara target dan hasil yang dicapai. Selain itu dalam organisasi Satuan tugas Operasi kepolisian pengamanan Lebaran telah dibuat Struktur organisasinya tetapi hubungan tata cara kerja dalam sistem organisasi tersebut hanya dibuat sampai tingkat Markas Besar saja belum dibuat sampai Polda dan Polres. Hubungan tata cara kerja untuk Satgas yang ada di Polda dan Polres sangat penting karena berfungsi untuk saling interaksi antar sistem, sehingga memudahkan petugas melakukan kerjasama , koordinasi antar bagian dalam organisasi tersebut. Tahap evaluasi Process (Process Evaluation) yakni pada saat implementasi kebijakan terdapat kendala dalam berkoordinasi, terjadi kemacetan yang disebabkan oleh petugas di lapangan belum terlatih menangani permasalahan yang akan dihadapi karena belum mendapatkan pelatihan (Latpraops) selain juga disebabkan belum adanya hubungan tata cara kerja dalam organisasi tersebut ditingkat wilayah (Polda dan Polres). Kemacetan pada saat menjelang dan sebelum Lebaran perlu dikelola oleh Polri agar tidak bertambah buruk melalui sebuah kebijakan. Upaya yang dilakukan Polri adalah melalui pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas merupakan upaya untuk menangani lalu lintas saat Lebaran. Pada tahap evaluasi produk (Produk Evaluation) untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berkinerja dapat diketahui bahwa target yang dibuat dalam TO tidak bisa disandingkan atau diukur kinerjanya. Ukuran kinerja yang dibuat dalam TO tidak spesifik dan toidak bisa diukur. Sedangkan data yang berupa hasil operasi bisa dilihat, misalnya terjadinya kenaikan pelanggaran lalu lintas, penurunan jumlah kecelakaan, jumlah meninggal dunia. Selain hasil kinerja operasi kepolisian ini dapat diketahui dari pengumpulan data kecelakaan, pelanggaran, fatalitas korban, pengukuran kinerja hasil operasi bisa dilakukan dengan melihat hasil penelitian independen sepeti Inpitch atau melihat dari hasil metode framing mass media . Berdasarkan data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan disimpulkan bahwa operasi kepolisian pengamanan Lebaran akan mempunyai kinerja yang baik apabila didukung Latihan sebelum operasi, tersedianya hubungan tata cara kerja yang jelas hingga kewilayahan, adanya ukuran kinerja yang jelas. Hasil penelitian Inpitch memeng terjadi permasalahan kemacetan besar di pintu keluar Brebes dan sekitarnya tetapi secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat puas dengan nilai 78,39 dari skala 0 sampai 100. Demikian juga halnya hasil pengukuran melalui metode framing pada 3 media massa bahwa meskipun terdapat permasalahan kemacetan tetapi secara keseluruhan kinerja Polri dalam melaksanakan Kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran berjalan baik. Mengingat operasi kepolisian pengamanan Lebaran merupakan kebijakan rutin tahunan maka perlu masukan berupa feedback untuk digunakan penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Pada model evaluasi kebijakan CIPP yang ditemukan tufflebeam perlu direkonstruksi menjadi “hasil evaluasi produk digunakan untuk memberi masukan (feedback) dalam pembuatan kebijakan tahun berikutnya (masukan untuk evaluasi konteks)”. Pada model CIPP yang dibuat Stufflebeam, hasil kinerja pada tahap evaluasi produk berhenti pada tahap evaluasi saja, tetapi untuk rekonstruksi model CIPP tersebut yang sesuai dengan operasi kepolisian pengamanan Lebaran adalah “Hasil Evaluasi produk digunakan masukan untuk proses pembuatan kebijakan sejenis tahun berikutnya (tahap Evaluasi context)”.

Actions (login required)

View Item