PENGENAAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Kaukabuddin, . (2021) PENGENAAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU UNDANG UNDANG CIPTA KERJA. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (662kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Download (528kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran upah tenaga kerja di era pandemi covid 19 dapat dikenakan sanksi menurut undang-undang cipta kerja serta untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang upahnya tidak dibayar oleh perusahaan di masa pandemi covid-19. Dirubahnya pasal 91 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang cipta kerja pasal 81 angka 29 undang-undang cipta kerja membuat hak pekerja/buruh mengenai upah semakin sulit di masa pandemi covid-19. Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh dalam hubungan kerja sangat dibutuhkan, mengingat kedudukan pekerja atau buruh secara sosial-ekonomis sangat lemah khususnya dimasa pandemi covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan perusahaan, sehingga pekerja harus mengalami penundaan upah bahkan juga terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada kesejahteraan pekerja dan mempengaruhi hak-hak normatif pekerja atau buruh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum penelitian ini berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang cipta kerja, dan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal penelitian yang terkait.

Actions (login required)

View Item