Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn/Niaga.Sby)

Prasetyo, Adi (2021) Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn/Niaga.Sby). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
1. Abstrak - Adi Prasetyo.pdf

Download (1MB)
[img] Text
2. BAB I_Adi Prasetyo.pdf

Download (214kB)
[img] Text
3. BAB II_Adi Prasetyo.pdf

Download (800kB)
[img] Text
4. BAB III_Adi Prasetyo.pdf

Download (291kB)
[img] Text
5. BAB IV_Adi Prasetyo.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (189kB) | Request a copy
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (287kB) | Request a copy
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penulisan ini penulis memaparkan mengenai putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya Nomor 76/Pdt.sus-PKPU/PN/Niaga.Sby dimana Koperasi Simpan Pinjam Tinara dinyatakan pailit pada kondisi pandemi seperti saat ini. Menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Kecil Republik Indonesia Nomor : 269/M/IX/1994, apabila koperasi dinyatakan pailit dan mempunyai kekuatan hokum tetap yaitu koperasi tersebut dapat dibubarkan. Putusan pailit tersebut dharapan agar harta pailit ini dapat digunakan untuk melakukan pertanggungjawaban utang secara adil dan merata serta berimbang. Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat 2 problematika yang dituang dalam rumusan permasalahan yakni: Pertama, Apakah akibat hukum pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang dinyatakan pailit. Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hukum koperasi simpan pinjam tinara yang telah dinyatakan pailit. Metode penelitian yang ditulis menggunakan jenis penelitian normatif sedangan metode pedekatan yang diambil dari penulisan ini adalah metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Dalam problematika dari penelitian yang ditulis memperoleh hasil bahwa akibat hukum pasca Koperasi Simpan Pinjam Tinara yang dinyatakan pailit yaitu akan kehilangan “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yanggtelahhdimasukkankkedalam hartakpailit dan pemerintah wajib membubarkan koperasi. Adapun akibat hukum terhadap pimpinan koperasi tersebut adalah dikenakaannya suatu tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Simpan Pinjam Tinara Yang Telah Dinyatakan Pailit yaitu melakukan perdamaian (accord) dengan cara verifikasi pencocokan utang apabila tidak diterimanya permohonan perdamaiakan maka cara selanjutnya adalah melakukan pemberesan harta pailit melalui pengalihan atau penjualan asset – asset atau lelang atas harta yang masuk dalam harta pailit. Setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit akan dilakukan pengembalian dana investasi dan dana simpanan anggota koperasi atau nasabah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan, Gagal Bayar
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 1311170005 Adi Prasetyo
Date Deposited: 08 Sep 2021 00:48
Last Modified: 08 Sep 2021 00:48
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10063

Actions (login required)

View Item View Item