Perbandingan Pembuktian Dalam Hubungan Hukum Menurut Kuhp Perdata Dan Perjanjian Asuransi

Afifah, Nur (2018) Perbandingan Pembuktian Dalam Hubungan Hukum Menurut Kuhp Perdata Dan Perjanjian Asuransi. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (740kB)
	Text BAB II.pdf Download (803kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	Text BAB IV.pdf Download (584kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (479kB)
	Text JURNAL.pdf Download (365kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (5MB)

Abstract

Kata sepakat merupakan unsur dari perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tentang perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata dapat pula diberlakukan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung sebagai pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 257 KUHD. Perjanjian asuransi dapat disebut sebagai perjanjian konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi. Adapun permasalahan yang ingin diteliti mengenai perbandingan makna kata sepakat dan perbandingan ketentuan pembuktian dalam hubungan hukum menurut KUH Perdata dan perjanjian asuransi. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian bersifat konsensual. Asas Konsensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya suatu perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran dan penerimaan. tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Actions (login required)

View Item