Keabsahan Pembangunan Diatas Tanah yang Belum Digantikan Ganti Rugi oleh Pemerintah

Jose M.C, Imanuel (2019) Keabsahan Pembangunan Diatas Tanah yang Belum Digantikan Ganti Rugi oleh Pemerintah. Undergraduate thesis, Untag 1945 Surabaya.

	Text Abstraks.pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Download (145kB)
	Text Bab II.pdf Download (318kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text Bab IV.pdf Download (34kB)

Abstract

Pembangunan insfrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembangunan tersebut. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya. Hal ini dikarenakan pada umumnya kegiatan pembangunan dilakukan diatas tanah. Adanya kebutuhan akan tanah tersebut, membawa konsekuensi terhadap penggunaan tanah oleh pemegaang hakatastanah terkait dengan pengadaantanah bagi pelaksanaan pembangunaan untukkepentingan umuum. Pengadaaan tanah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk memperoleh tanaah bagi pelaksaanaan pembangunan untuq kepentingan uumum. Perolehan tanah dilakukan dengan cara pelepasanaatau penyerahaan hak ataas tanaah dari pemegang hak atas tanaah kepadaa pemerintaeah yang memeerlukan tanaah. Sebagai wujud penghormatan haak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu benarbenar sah dan tidak menimbulkan sengketa. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemeganghak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi yang layak dan dapatmemberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, serta pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti rugi. Penitipan ganti rugi tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil tanah pemegang hak atas tanah oleh pemerintah yang memerlukan tanah. Bentuk yang diberika ole instansi pemerinta tidak hanya diberikan kepada faktor fisiksemata. Namun demikian, seharusnya patut pula dipertimbangkan tentang adanya ganti rugi faktor-faktor nonfisik (immateria). Untuk mencegah masalah tanah agar tidak sampai menimbulkan konflik kepentingann dalam masyarakatt, diperlukann peraturan, penguasaan dan penggunaaan tanah yang baik dan tepat oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item