Handoko, Muchamad (2018) Kedudukan otoritas jasa keuangan dalam sistem pemerintahan republik indonesia terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xii/2014. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.
Text
ABSTRAK.pdf Download (8MB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (270kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (175kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (255kB) |
|
Text
JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB) |
|
Text
JURNAL.pdf Download (769kB) |
Abstract
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen.Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenanagan yang mengkibatkan pada ketidakjelasan lemabga yang mengatur dan berhak untuk mengadili.Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) menjadi “ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi,tugas,dan wewenang penagturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang ini.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | 145539 dian andi lesmana |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 01:35 |
Last Modified: | 31 Oct 2018 01:35 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/897 |
Actions (login required)
View Item |