Kedudukan otoritas jasa keuangan dalam sistem pemerintahan republik indonesia terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xii/2014

Handoko, Muchamad (2018) Kedudukan otoritas jasa keuangan dalam sistem pemerintahan republik indonesia terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xii/2014. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (8MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (270kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (430kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (268kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (175kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (255kB)
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf

Download (7MB)
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (769kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen.Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenanagan yang mengkibatkan pada ketidakjelasan lemabga yang mengatur dan berhak untuk mengadili.Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) menjadi “ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi,tugas,dan wewenang penagturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 145539 dian andi lesmana
Date Deposited: 31 Oct 2018 01:35
Last Modified: 31 Oct 2018 01:35
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/897

Actions (login required)

View Item View Item