Perlindungan hukum terhadap nasabah korban skimming ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999

Ramdhan, Jovin Ganda (2018) Perlindungan hukum terhadap nasabah korban skimming ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB)
	Text BAB I.pdf Download (631kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (785kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (602kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (606kB)
	Text JURNAL.pdf Download (345kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (8MB)

Abstract

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM. Berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara skimming yaitu dipahami sebagai metode “penyaringan” data pada kartu ATM nasabah. Oleh karena terkait bilamana pihak bank gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpanya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pihak bank jika terjadi hal yang serupa, Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akibat adanya skimming tersebut. Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam kasus skimming beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenakan di skimming oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut. Bentuk penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui LAPSPI. LAPSPI yang didirikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kesepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan

Actions (login required)

View Item