PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT

Satria, I Gde Sandy (2020) PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) | Request a copy
	Text Jurnal.pdf Download (197kB)
	Text Jurnal Turnitin.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan jaman menuntut kesiapan dalam tantangan, indonesia adalah negara hukum sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum. Maka tindakan pemerintahan yang telah terukur dalam konsep negara hukum harus juga tanggap terhadap dinamisnya perkembangan, dalam hal keadaan yang mendesak ataupun darurat diharapkan pemerintah yang nantinya akan memberikan solusi atas isu terkini, kesiapan ini pun lebih dituntut pada pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini untuk mengetahui apa produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah di dalam keadaan darurat. Penelitian ini adalah penelitian hukum, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Isu hukum yang sedang diajukan adalah : Apa Produk Hukum Pemerintah daerah dalam keadaan darurat dan Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat atas dikeluarkan produk hukum daerah dalam keadaan darurat yang merugikan masyarakat Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisisi dalam mencari jawaban atas isu hukum dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Produk Hukum Pemerintah daerah yang dapat dibuat pada saat kondisi darurat adalah Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mengatasi dan menanggulangi keadaan darurat. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat yang dirugikan akibat dikeluarkan Peraturan Kepala Daerah tersebut adalah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha apabila Keputusan Kepala Daerah yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Actions (login required)

View Item