Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference

Talitha, Bianda Dea (2021) Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB 2 REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3 REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4 REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) | Request a copy
	Text (JURNAL) Uji plagiasi Bianda Dea Talitha 1311700081.pdf Download (403kB)
	Text (JURNAL TURNITIN) 17%-Bianda-KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE (1).pdf Download (5MB)

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan melalui telekonferensi, videoconference, dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hasil RUPS selanjutnya harus dicatat dalam akta otentik berbahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini sebagian peserta rapat tidak dipertemukan dengan para pihak secara fisik. Oleh karena itu perlu adanya tanda tangan elektronik bagi peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat rapat. hal ini telah diatur dalam data elektronik atau informasi elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tata cara melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Undang-Undang yang berkaitan dengan keadaan notaris, yang seharusnya notaris wajib berhadapan langsung dengan para pihak. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan prinsip asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali. Kata kunci: Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS melalui Telekonferensi, Akta Otentik

Actions (login required)

View Item