STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI

LEKSMANA, FITRA YUDHA INDRIAS (2018) STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (142kB)
	Text BAB 2.pdf Download (345kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text BAB 4.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16kB)
	Text JURNAL.pdf Download (201kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB)

Abstract

Pertambahan penduduk adalah hal yang tidak dapat terelakkan dalam masa kini. Penduduk yang semakin berkembang mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya adalah keterbatasan ruang dan lahan yang ada. Pemerintah sebagai alat Negara yang tugasnya adalah untuk mensejahterakan penduduknya bertanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang tersebut adalah dengan cara melakukan reklamasi, salah satunya terhadap pantai. Namun, dalam melakukannya pemerintah tidak bias sendirian, berbagai faktor yang mempengaruhi susahnya proses reklamasi pada akhirnya menuntut pengatur negara untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini. Akan tetapi tidak sampai disana, paska terbentuknya Tanah hasil reklamasi pantai timbul beberapa persoalan, persoalan yang paling sering adalah siapa yang berhak atas tanah hasil reklamasi tersebut. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang Bagaiamana status hak atas tanah hasil reklamasi pantai, dan bagaimana prosedur pemberian hak atas tanah hasil reklamasi pantai. Dalam meneliti hal tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan menganalisa beberapa kasus yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa status hak atas tanah hasil reklamasi adalah dalam penguasan Negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun untuk pihak yang membantu proses reklamasi diberikan sebuah keutamaan untuk mengajukan hak atas tanah dengan batasan hanya pada Hak guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Mengenai prosedurnya, sama dengan prosedur pemberian pengajuan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

Actions (login required)

View Item