KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN

Pramesthi, Dewi Sri (2018) KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (173kB)
	Text BAB 2.pdf Download (247kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (125kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB)

Abstract

Saksi mahkota sering ditemukan dalam kasus-kasus tindak pidana di mana kasus kasus tersebut terdapat perpecahan atau mekanisme pembagian kasus terjadi.Istilah saksi mahkota tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan manapun yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia yaitu didalam KUHAP. Sebenarnya saksi mahkota hampir sama halnya dengan saksi pada umumnya, namun terdapat perbedaan yaitu saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan tersebut diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan/dihapuskan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya tersebut dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Posisi seorang saksi mahkota tidak dijelaskan secara eksplisit dalam prosedur hukum pidana (KUHAP) dan mengingat bahwa ini merupakan instrumen penting dalam penegakan sistem peradilan pidana, sebagaimana tersebut maka akan ditinjau bagaimana posisi hukum sebelum menjadi saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana. Penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para pakar hukum (doktrin) dan juga bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Standar yang digunakan untuk mengukur masalah dalam penulisan jurnal ini adalah apakah posisi saksi mahkota berlaku dalam sistem peradilan pidana atau tidak. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, kedudukan seorang saksi mahkota adalah sah menurut hukum berdasarkan prinsip tertentu yaitu karakteristik inklusi dan kurangnya bukti dalam kasus yang dilakukan dengan membagi atau mekanisme dalam pembagian kasus. Berdasarkan hasil penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa untuk mendukung penerapan prinsip dari “peradilan yang adil”, penggunaan saksi mahkota perlu dipertimbangkan kembali karena bertentangan dengan esensinya sebagai tersangka dalam memenuhi hak-hak dasar dari tersangka dan posisi saksi mahkota harus secara jelas dan tegas didefinisikan dalam undang-undang prosedur hukum pidana.

Actions (login required)

View Item