Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Sari, Dita Dwi Kurnia (2020) Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (556kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Download (500kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (928kB)

Abstract

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya mengandung pengertian suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara mereka menjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai sepasang suami istri untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengandung azas monogami, dimana satu orang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi Perkawinan dalam Islam diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligami. Namun dibolehkannya poligami dengan syarat seorang suami untuk dapat berlaku adil bagi istri-istri, dengan adilnya suami niscaya kelak tidak terjadi sengketa-sengketa terhadap istri-istri dan anak-anaknya. itu mengenai kedudukan harta bersama mereka maupun yang lain-lainnya. untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka sebaiknya perlu diadakannya suatu perjanjian perkawinan baik antara suami dengan istri pertama , kedua maupun seterusnya yang menyangkut pembagian harta bersama mereka dalam hal terjadi putusnya perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Actions (login required)

View Item