Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemeriksaan PT ASABRI

Permatasari, Intan Shafa (2021) Tinjauan Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemeriksaan PT ASABRI. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) | Request a copy
	Text (JURNAL) JURNAL SKRIPSI.pdf Download (300kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (4MB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga independen yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, salah satunya adalah sektor Perasuransian yaitu PT Asabri. semenjak diberlakukan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 mengenai pengawasan yang dilakukan oleh PT Asabri, membuat Otoritas Jasa Keuangan tidak termasuk dalam lembaga yang berwenang mengawasi PT Asabri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan melakukan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga apabila PT Asabri tidak mengacu pada Undang-Undang yang telah mengatur tentang pengaturan dan pengawasan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk mengawasi PT Asabri serta diharapkan untuk melakukan perbaikan atau mencabut aturan pada PT Asabri karena akan mengakibatkan celah keabsenan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi lembaga keuangan. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum undang-undang adalah lebih tinggi dari peraturan pemerintah, Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sehingga kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015.

Actions (login required)

View Item