Putusan ULTRA PETITUM PARTIUM Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)

Fadhli, Risma Safitri (2021) Putusan ULTRA PETITUM PARTIUM Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB) | Request a copy
	Text BAB IV & DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Download (223kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (4MB)

Abstract

Hukum acara perdata mengenal asas Ultra petitum partium sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. Pada Kenyataannya telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No 445 /Pdt.G /2018/ PA.Kab.Mn majelis hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat rekonvensi dimana penggugat hanya menginginkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulanya hingga kedua anaknya dewasa, namun hakim mengabulkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya. Hal tersebut didukung oleh Putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana ratio decidendi dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil”.

Actions (login required)

View Item