PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT

AMOI, NOVIA FETRISNA (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB)
	Text BAB 1.pdf Download (927kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (977kB)
	Text BAB 4.pdf Download (810kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text JURNAL.pdf Download (459kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (6MB)

Abstract

Anak-anak dibawah umur sering kali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan pengaturan tersendiri terkaid tindak pidana pencabulan yang dimuat di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP . Tetapi ketika pencabulan yang dilakukan berulang kali dengan jarak waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk diketahui bahwa perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP dengan rumusan, adanya suatu kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, faktor hubungan waktu tidak terlalu lama. Berdasarkan hasil konsultasi penyidik dan jaksa bahwa tenggang waktu dari perbuatan berlanjut lebih dari 4 hari. Adapun permasalahan penelitian dalam skripsi ini diantaranya, bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut? Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Hasil penulisan menunjukan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan dituangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini belum dianggap memadai jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan anak dalam ketegori perbuatan berlanjut diantaranya batasan waktu ketentuan perbuatan berlanjut yang tidak jelas, ancaman hukuman yang terlalu ringan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Sehingga penulis menghimbau agar ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut perlu dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya pihak penyidik dan jaksa penuntut umum.

Actions (login required)

View Item