Evaluasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Desa Pekarungan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Indartuti, Endang (2020) Evaluasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Desa Pekarungan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Doctoral thesis, Universitas17 Agustus1945 Surabaya.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (287kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (789kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (199kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (684kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (143kB)
[img] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (338kB)
[img] Text
BAB VII.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (219kB)
[img] Text
JURNAL PENELITIAN.pdf

Download (133kB)

Abstract

Angin reformasi membawa perubahan pada tatanan Sistem Pemerintahan di Daerah terutama Desa, yaitu sampai pada regulasi terakhir (Undang-Undang No.6 Tahun 2014). Undang-Undang ini berusaha untuk mengembalikan otonomi desa sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya, namun kenyataannya dalam perjalanannya masih menunjukkan adanya dominansi yang sangat besar dari birokrasi pemerintah dalam pemberian otonomi desa. Otonomi desa yang diberikan kepada desa dibatasi dalam bentuk hak dan kewenangan desa yang diatur dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi pemerintah. Metode analisis data dari penelitian ini, dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif, sedangkan untuk mengukur keabsahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi data dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk mengukur keabsahan data menggunakan trianggulasi teori menurut Miles dan Hubberman (1984). Sumber data, sebagai key informan adalah Bapak Effendi Mantan Kepala Desa Pekarungan selama 2 periode (1990-1998; 1998-2007) serta Ibu Sri Ujiati Mantan Kepala Desa (2007-2013; 2013-2019). Dengan masa jabatan masing-masing 2 periode maka key informan tadi akan paham betul dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang otonomi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa di undang-undang No. 6 Tahun 2014, masih dilihat adanya kekuasaan supra desa dalam pelaksanaan hak dan kewenangan yang diberikan kepada desa. Selama otonomi desa hanyalah sebatas pada pemberian kewenangan sesuai dengan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan, maka kedudukan Pemerintah Desa masih dipandang sebagai bawahan langsung dari Pemerintah Daerah (masih ada kekuatan supra desa), maka Pemerintah Desa akan terikat oleh aturan (Peraturan Daerah) yang juga menuntut sebuah hirarkis pertanggungjawaban. Apabila keadaan ini tidak berubah maka Pemerintah Desa tidak akan mampu dan memiliki inisiatif untuk melakukan pembangunan diwilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, dan sampai kapanpun desa tetap tidak akan menjadi desa yang mandiri. Keadaan ini disebabkan karena dalam perjalanan kebijakan yang mengatur desa, sangat tergantung tidak hanya pada Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang terlibat), Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) dan Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana), tetapi juga tergantung pada perlakuan dalam bentuk dukungan Pemerintah Pusat dalam menempatkan posisi Pemerintah Desa.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: Evaluasi, Otonomi Desa, Kewenangan Desa , Posisi Desa, Kemandirian Desa
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Doktor Ilmu Administrasi
Depositing User: Endang Indartuti
Date Deposited: 08 Jan 2021 06:38
Last Modified: 08 Jan 2021 06:38
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7159

Actions (login required)

View Item View Item