Hak asasi politik perempuan di indonesia dalam perspektif demokrasi

Suryawati, Nany (2017) Hak asasi politik perempuan di indonesia dalam perspektif demokrasi. Doctoral thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (208kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (16kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum, dengan demikian hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemringtahan Negara Republik Indonesia. Atas dasar itu, dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak asasi politik tiap warga negara. Hakekat hak asasi politik adalah hak asasi yang mendasar dan melekat pada tiap individu, dan tidak membeda-bedakan manusia, baik dari suku, ras, agama, maupun jenis kelamin. Berdasarkan hal ini , maka harus dipahami bahwa hak asasi tiap warga negara adalah sama, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Setiap negara yang berdasarkan hukum adalah Negara Hukum dan berasaskan demokrasi, dengan kedaulatan ditangan rakyat, seluruh peraturan perundang-undangan harus dan wajib mendahulukan kepentingan rakyat, termasuk perlindungan dan jaminan untuk pemenuhan hak asasi tiap warga negara, khususnya hak asasi politik bagi perempuan, karena perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, di Negara Hukum Republik Indonesia termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, yang menyatakan tentang persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis mengkaji permasalahan yang ada, dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia secara normatif telah terpenuhi? 2. Bagaimana perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi? Permasalahan ini diurai dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum positif, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, di samping itu juga menggunakan data yang ada di dalam kenyataan untuk mendukung analisa tersebut, dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain : 1. pendekatan filosofi; 2. pendekatan konseptual; 3. pendekatan perundang-undangan ;dan 4. pendekatan perbandingan. Landasan teori yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut : 1. Teori NegaraHukum; 2. Teori Konstitusi; 3. Teori Demokrasi; dan 4. Teori Keadilan. Di samping itu juga menggunakan beberapa konsep, yaitu : 1. Konsep HakAsasi Manusia; 2. Konsep Perempuan ;dan 3. Konsep Feminisme. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab I, II dan III, berikut ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Suatu Negara Hukum yang mengakui hak asasi warga negaranya yang merupakan hakekat sebenarnya dari hak asasi manusia yang melekat pada tiap individu, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, haruslah termaktub dalam pasal-pasal di Undang Undang Dasar atau Konstutusi yang tertulis dalam negara itu, berdasarkan teori Negara Hukum dan Konstitusi serta konsep Hak Asasi Manusia, dan juga dalam instrument hukum di dunia internasional, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi politik mereka, walaupun ada beberapa faktor ( faktor budaya, faktor politis, internal individu perempuan) yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak tersebut. 2. Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (affirmative action) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada : 1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan perempuan ini; 2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam kenyataannya.

Actions (login required)

View Item