Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum (darat) terhadap kerugian akibat kesalahan pihak pengangkut

Tanudjaja, Mariadiayu (2018) Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum (darat) terhadap kerugian akibat kesalahan pihak pengangkut. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (150kB)
	Text BAB II.pdf Download (285kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Download (130kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (122kB)

Abstract

Transportasi darat merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan darat ataupun perusahaan angkutan umum melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang dilakukan pihak pengangkut yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan darat terhadap kerugian akibat kesalahan pihak pengangkut. Metode penulisan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Dalam penelitian normatif, penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini. Setiap sarana penyelenggaran pengangkutan darat memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pihak pengangkut kereta api diatur pada BAB XI Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan tanggung jawab pihak pengangkut di jalan raya diatur pada BAB XIV Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak penganggkut yang melalaikan tanggung jawabnya tetapi pihak penumpang dapat menggugat pihak pengangkut atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dan dalam perkeretaapian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan penumpang yang merasa dirugikan dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada PT KAI dengan dasar perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUHPerdata.

Actions (login required)

View Item