Analisis Perbandingan Proyek Kontrak Konstruksi Dengan Proyek Berbasis PNPM Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pelaksanaan Proyek PPIP Di Kabupaten Tuban)

Setiawan, Andi (2017) Analisis Perbandingan Proyek Kontrak Konstruksi Dengan Proyek Berbasis PNPM Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pelaksanaan Proyek PPIP Di Kabupaten Tuban). Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan proyek konstruksi pada umumnya dilaksanakan secara kontrak konstruksi menimbulkan sikap apatis masyarakat karena tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan operasi pemeliharaan proyek konstruksi. Untuk menumbuhkan antusisme masyarakat maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Salah satu Program PNPM yang diluncurkan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Pemilihan Pelaksanaan proyek konstruksi dengan cara kontrak konstruksi atau pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangan beberapa kriteria dan sub kriteria agar pelaksanaan proyek konstruksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kriteria yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah waktu, biaya, mutu, partisipasi masyarakat, administrasi dan kemandirian. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dipergunakan untuk menganalisis hasil kuisioner sehingga diketahui bobot kriteria dan sub kriteria sebagai pertimbangan pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi. Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh bobot dari kriteria pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu : waktu dengan bobot 0.198, biaya dengan bobot 0.203, mutu dengan bobot 0.178, partisipasi masyarakat dengan bobot 0.118, administrasi dengan bobot 0.139 dan kemandirian dengan bobot 0,139. Kemudian diketahui bobot kontrak konstruksi adalah 1.045 dan bobot pemberdayaan masyarakat adalah 0.955. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot alternatif sehingga diperoleh kriteria : waktu, mutu dan administrasi menjadi pertimbangan proyek dilakukan secara kontrak konstruksi. Pertimbangan : biaya, partisipasi masyarakat dan kemandirian menjadi pertimbangan proyek dilakukan secara pemberdayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item