Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Di Wilayah Pertambangan

Arif, Arif sudariyanto (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Di Wilayah Pertambangan. Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (287kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (283kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (364kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (437kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (93kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (204kB)

Abstract

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam, perlindungan dan pelestarian alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan alam di suatu wilayah. Namun, terdapat dampak lingkungan terhadap kegiatan pertambangan pada waktu eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas, dan batu bara). Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian, perkebunan, dan tempat hunian di sekitar pertambangan. Disini kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan. Dalam mencari penyelesaian dari sengketa pertanahan tersebut diperlukan kebijakan dari penyelenggara kekuasaan Negara (Pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan terutama dalam hal pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertananahan yang timbul. Metode penelitian yang gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (investarisasi hukum positif, penemuan dasar falsafah dibuatnya hukum positif tersebut, penemuan hukum incroceto untuk menyelesaikan kasus hukum, evaluasi apakah suatu hukum bertentangan dengan hak asasi manusia, atau bertentangan dengan dasar falsafah negara, atau tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya. Upaya mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari aspek hukum yakni peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah memberikan kedudukan pada warga negara serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam memakai tafsir sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan negara sebagai organisasi kekuasan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam menjalankan 2 (dua) fungsi utama yaitu, fungsi pengaturan pemanfaatan dan perlindungan. UU Minerba masih memperthankan adanya kriminalisasi terhadap pertambangan tanpa izin seperti contoh pasal 162. Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan bagi setiap aparat penegak hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi. Padangan demikian memposisikan hukum pidana sebagai ultimum remidium.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Muhammad Arif Sudariyanto
Date Deposited: 12 Sep 2020 06:33
Last Modified: 27 Jan 2021 10:25
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/4968

Actions (login required)

View Item View Item