IMPLEMENTASI PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN DIKORELASIKAN DENGAN PASAL 4 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

M. KHOLIL, M. KHOLIL (2018) IMPLEMENTASI PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN DIKORELASIKAN DENGAN PASAL 4 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (8MB)
	Text BAB 1.pdf Download (2MB)
	Text BAB 2.pdf Download (4MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text JURNAL.pdf Download (292kB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi penadahan yang korelasinya dengan UU Perlindungan Konsumen, dimana dalam memperjelas persoalan tersebut, penulis lebih menitik beratkan pada beberapa unsur dalam pasal penadahan sebagai penentu seseorang dapat dianggap sebagai penadah karena menerima barang hasil kejahatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) implementasi Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika dipahami dari unsur – unsurnya, yaitu “diharuskan mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan” sangat membingungkan dan sulit membedakan jika barang yang diterima dari hasil kejahatan itu didapatkan dengan cara – cara yang baik dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, seperti jual beli dengan harga sesuai pada umumnya, dilakukan di tempat ramai dan terang dan cara – cara lain yang tidak patut diduga sebagai kejahatan. (2) Penerima barang hasil kejahatan yang benar – benar tidak tahu dan tidak menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil kejahatan dengan alasan – alasan yang dapat diterima sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item