URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA KECURANGAN PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Dewi, Vani Anggun Triana (2026) URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA KECURANGAN PENGELOLAAN DANA BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Preview	Text abstrak.pdf Download (761kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text bab 2.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text bab 3.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text bab 4.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text bab 5.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text jurnal terpublish.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text hasil turnitin.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kecurangan (fraud) dana BPJS Kesehatan merupakan permasalahan serius dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional karena berdampak langsung pada keberlanjutan pelayanan kesehatan dan perlindungan dana publik.Hingga saat ini, pengaturan hukum terhadap kecurangan dana BPJS Kesehatan masih didominasi oleh sanksi administratif, sementara pengaturan pidana belum diatur secara khusus dan komprehensif. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut umumnya menggunakan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan karakter kecurangan dana BPJS Kesehatan yang bersifat administra tif, sistemik, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan kerangka hukum yang berlaku saat ini dalam menjamin kepastian dan keadilan penanganan kecurangan dana BPJS Kesehatan terkait sanksi pidana, serta mengkaji urgensi pembentukan undang undang khusus tentang tindak pidana kecurangan dana BPJS Kesehatan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini belum memadai untuk menanggulangi kecurangan dana BPJS Kesehatan secara efektif dari aspek pidana. Ketiadaan perumusan delik pidana khusus, keterbatasan cakupan subjek hukum, serta ketidaksesuaian struktur delik pidana umum menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kecurangan dana BPJS Kesehatan sebagai lex specialis menjadi urgensi untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat efek jera, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi dana jaminan kesehatan nasional.

Actions (login required)

View Item