Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap kendaraan bermotor dalam angkutan penyeberangan

laksono, Joko tri (2018) Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap kendaraan bermotor dalam angkutan penyeberangan. Masters thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (28MB)
	Text BAB I.pdf Download (197kB)
	Text BAB II.pdf Download (247kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text BAB V.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB)

Abstract

Asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Dalam praktik jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi. Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi. Asuransi merupakan perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Perjanjian Asuransi yang diwajibkan tertuang dalam bentuk tulisan dinamakan sebuah Polis. Polis Asuransi berisi klausul-klausul Perjanjian baik yang bersifat Baku maupun tidak baku. Perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban dan tanggung jawab ini harus dipenuhi sebaik baiknya oleh masing-masing pihak. Manakala terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian maka pihak yang dirugikan berhak menunutut ganti rugi. Jika timbul suatu masalah dimana masalah tersebut tidak bisa terselesaikan sendiri oleh masing-masing pihak maka masalah tersebut akan dapat diselesaikan berdasarkan pada pengadilan setempat, ataupun pengadilan/ arbitrase dimana telah diperjanjikan di dalam perjanjian pengangkutan tersebut.

Actions (login required)

View Item