Klausa Force Majeure dalam Perselisihan Kontrak pada saat Pandemi Virus Corona Covid-19 di Indonesia

Wafa, Kanzul (2020) Klausa Force Majeure dalam Perselisihan Kontrak pada saat Pandemi Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pandemi virus corona COVID-19 berdampak besar pada dunia usaha di Indonesia. Terjadi gangguan aktivitas bisnis yang akan menurunkan kinerja, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Situasi ini memunculkan kemungkinan besar untuk kontrak, perjanjian, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19. Kegagalan ini menyebabkan para pihak berselisih dalam berkontrak terutama tentang klausa force majeure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia termasuk peristiwa force majeure dan bagaimana cara menentukan force majeure terhadap suatu peristiwa hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan kebebasan dalam membuat perjanjian, pandemi virus corona COVID-19 secara jelas dinyatakan sebagai force majeure. Namun, apabila dalam kontrak yang dibuat pandemi virus corona COVID-19 tidak dimasukkan dalam force majeure dapat menjadi persoalan, hal ini dikarenakan Pandemi virus corona COVID-19 baru muncul sekitar tahu 2019 dan di Indonesia sendiri baru mendapatkan dampaknya pada tahun 2020. Untuk mengatasi hal tersebut debitur bisa menggunakan teori yang dapat digunakan dalam force majeure yaitu teori subyektif. Menurut teori ini force majeure terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Debitur dinyatakan dalam keadaan force majeure apabila dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha untuk melaksanakan prestasinya tetapi muncul halangan yang di luar kemampuannya. Namun hal ini tidak serta merta debitur membatalkan kontraknya. Tidak semua peristiwa merupakan peristiwa hukum dan tidak semua peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai force majeure. Maka dapat disimpulkan bahwa menentukan force majeure yang adil harus melihat isi kontrak terlebih dahulu. Apabila dalam kontrak tersebut menyebut dengan jelas unsur-unsur force majeure dan apabila unsur-unsur force majeure dalam kontrak tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut merupakan force majeure.

Actions (login required)

View Item